Kayak apa sich “ Gurita Cikeas “ ?
Beberapa minggu terakhir media massa ditanah air diwarnai dengan pemberitaan mengenai buku yang cukup heboh dan kontroversial. Ya judul buku itu adalah “ Membongkar Gurita Cikeas ; dibalik kasus Bank Century “ karangan Goerge J Aditjondro, seorang intelektual yang selama ini mengambil jalan berseberangan dengan pemerintah. Buku ini hanya setebal 183 halaman dimana isi buku hanya 59 halaman sedangkan sisanya lebih banyak lampiran.
Saya sendiri sebenarnya belum membaca buku itu, namun secara tidak langsung beberapa media sudah mengupas isi buku. Beberapa orang dan lembaga yang disebut didalamnya sebagian besar kebakaran jenggot bahkan SBY selaku presiden pun yang ‘ditembak’ dalam buku itu meluangkan waktu untuk konferensi pers ‘meluruskan’ dan ‘keikutprihatinan’ atas kemunculan buku yang ‘katanya’ bernada fitnah dan ghibah itu.
Merujuk pada Koran Republika (29/12), beberapa isi buku yang menimbulkan kontoversi itu diantaranya :
1. Bantuan Grup Sampoerna untuk Harian Jurnas yang diduga dekat dengan SBY sekitar 90 Milyar
2. Pemanfaatan PSO (Publik Service Obligation ) LKBN Antara untuk Bravo Media Center sebagai salah satu tim kampaye SBY – Boediono sebesar 40,6 Milyar.
3. Yayasan – yayasan yang berafiliasi dengan SBY yang dipimpin oleh beberapa menteri ; pejabat; yakni Majlis Dzikir SBY Nurussalam, Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK), dididuga digunakan untuk melakukan penggalangan dana.
4. Yayasan yang berafiliasi dengan Ny Ani Yudhoyono yang banyak diketuai istri menteri dan pejabat kenegaraan yaitu Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia, Yayasan Sulam Indonesia diduga digunakan untuk penggalangan dana.
5. Dugaan pembelian suara (Vote Buying) oleh caleg Demokrat dengan pelanggaran – pelanggaran UU Pemilu melalui pembagian uang dan barang kepada pemilih.
Secara akademis memang buku itu terdapat kelemahan yakni data – data yang digunakan merupakan data sekunder yang belum ada validasi sebelumnya sehingga kemungkinan terjadi bias dan distorsi data sangat memungkinkan. Walaupun secara politis, buku ini mungkin ada pembenarannya ketika melihat ‘realita’ ketika pelaksanaan pemilu kemarin.
Terlepas dari kekurangan diatas, saya melihat ada sebuah indikasi ’era orde baru’ akan muncul kembali. Tindakan represifitas dan pembungkaman demokratisasi akan terjadi kembali. Hal ini bisa dilihat dari ’ditariknya’ buku ini dari peredaran walaupun sampai sekarang belum jelas siapa yang melakukan penarikan. Bahkan pihak kejaksaan yang berwenang melakukan penyitaan dan penarikan barang mengelak melakukan tindakan ini. Hal ini juga ditegaskan SBY bahwa tidak ada instruksi terkait penarikan buku ini dari pasaran. Lha terus siapa yang melakukan ya ?
Pemberangusan kebebasan berpendapat mengingatkan saya ketika Soeharto berkuasa. Sudah menjadi tradisi kalau terdapat buku atau tulisan yang ’menyinggung’ penguasa tidak akan berumur lama dipasaran. Bahkan kadang penulisnya harus meringkuk dipenjara. Sungguh miris memang tapi itulah realita. Akankah di era reformasi ini akan terulang ?
Dengan adanya buku ini saya berharap bisa dijadikan pemerintah untuk melakukan evaluasi sepak terjangnya selama ini. Terlepas dari tendensi dari keluarnya buku ini, sudah seharusnya pemerintah bersikap arif dan bijaksana serta tidak gegabah. Seharusnya pemerintah tidak kebakaran jenggot kalau memang buku itu dinilai tidak berbobot dan tidak berdasar pada data yang valid. Namun demikian, kadang respon yang berlebihan justru menunjukan ’kebenaran’ dari asumsi – asumsi yang diwacanakan.
Kemunculan buku ini setidaknya merupakan ganjalan kesekian kali untuk pemerintah SBY - Boediono beserta KIB II yang ingin sukses ’dilihat’ dalam program seratus harinya. Selain itu, mungkin masih segar dalam ingatan kita kasus KPK vs POLRI yang berujung mengambang dan saat ini yang lagi hangat-hangatnya kasus Bank Century yang diduga melibatkan petinggi – petinggi di negeri ini.
Dengan menelaah buku itu setidaknya ada sebuah kekwatiran akan terulangya gaya – gaya pemerintahan orde baru yang represif, manipulatif, dan tidak menutup kemungkinan kolusi dan nepotisme akan terulang kembali. Sikap ini tidak berlebihan karena selama ini lembaga – lembaga tinggi negara dipimpin oleh orang – orang yang ’ atas restu bapak presiden’. Mungkin kita bisa melihat siapa sich pimpinan DPR dan MPR. Selain itu, politik ”yayasan’ terbukti efektif untuk dijadikan fund rising untuk operasional sebuah agenda politik tertentu. Wallahu’alam
Beberapa minggu terakhir media massa ditanah air diwarnai dengan pemberitaan mengenai buku yang cukup heboh dan kontroversial. Ya judul buku itu adalah “ Membongkar Gurita Cikeas ; dibalik kasus Bank Century “ karangan Goerge J Aditjondro, seorang intelektual yang selama ini mengambil jalan berseberangan dengan pemerintah. Buku ini hanya setebal 183 halaman dimana isi buku hanya 59 halaman sedangkan sisanya lebih banyak lampiran.
Saya sendiri sebenarnya belum membaca buku itu, namun secara tidak langsung beberapa media sudah mengupas isi buku. Beberapa orang dan lembaga yang disebut didalamnya sebagian besar kebakaran jenggot bahkan SBY selaku presiden pun yang ‘ditembak’ dalam buku itu meluangkan waktu untuk konferensi pers ‘meluruskan’ dan ‘keikutprihatinan’ atas kemunculan buku yang ‘katanya’ bernada fitnah dan ghibah itu.
Merujuk pada Koran Republika (29/12), beberapa isi buku yang menimbulkan kontoversi itu diantaranya :
1. Bantuan Grup Sampoerna untuk Harian Jurnas yang diduga dekat dengan SBY sekitar 90 Milyar
2. Pemanfaatan PSO (Publik Service Obligation ) LKBN Antara untuk Bravo Media Center sebagai salah satu tim kampaye SBY – Boediono sebesar 40,6 Milyar.
3. Yayasan – yayasan yang berafiliasi dengan SBY yang dipimpin oleh beberapa menteri ; pejabat; yakni Majlis Dzikir SBY Nurussalam, Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK), dididuga digunakan untuk melakukan penggalangan dana.
4. Yayasan yang berafiliasi dengan Ny Ani Yudhoyono yang banyak diketuai istri menteri dan pejabat kenegaraan yaitu Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia, Yayasan Sulam Indonesia diduga digunakan untuk penggalangan dana.
5. Dugaan pembelian suara (Vote Buying) oleh caleg Demokrat dengan pelanggaran – pelanggaran UU Pemilu melalui pembagian uang dan barang kepada pemilih.
Secara akademis memang buku itu terdapat kelemahan yakni data – data yang digunakan merupakan data sekunder yang belum ada validasi sebelumnya sehingga kemungkinan terjadi bias dan distorsi data sangat memungkinkan. Walaupun secara politis, buku ini mungkin ada pembenarannya ketika melihat ‘realita’ ketika pelaksanaan pemilu kemarin.
Terlepas dari kekurangan diatas, saya melihat ada sebuah indikasi ’era orde baru’ akan muncul kembali. Tindakan represifitas dan pembungkaman demokratisasi akan terjadi kembali. Hal ini bisa dilihat dari ’ditariknya’ buku ini dari peredaran walaupun sampai sekarang belum jelas siapa yang melakukan penarikan. Bahkan pihak kejaksaan yang berwenang melakukan penyitaan dan penarikan barang mengelak melakukan tindakan ini. Hal ini juga ditegaskan SBY bahwa tidak ada instruksi terkait penarikan buku ini dari pasaran. Lha terus siapa yang melakukan ya ?
Pemberangusan kebebasan berpendapat mengingatkan saya ketika Soeharto berkuasa. Sudah menjadi tradisi kalau terdapat buku atau tulisan yang ’menyinggung’ penguasa tidak akan berumur lama dipasaran. Bahkan kadang penulisnya harus meringkuk dipenjara. Sungguh miris memang tapi itulah realita. Akankah di era reformasi ini akan terulang ?
Dengan adanya buku ini saya berharap bisa dijadikan pemerintah untuk melakukan evaluasi sepak terjangnya selama ini. Terlepas dari tendensi dari keluarnya buku ini, sudah seharusnya pemerintah bersikap arif dan bijaksana serta tidak gegabah. Seharusnya pemerintah tidak kebakaran jenggot kalau memang buku itu dinilai tidak berbobot dan tidak berdasar pada data yang valid. Namun demikian, kadang respon yang berlebihan justru menunjukan ’kebenaran’ dari asumsi – asumsi yang diwacanakan.
Kemunculan buku ini setidaknya merupakan ganjalan kesekian kali untuk pemerintah SBY - Boediono beserta KIB II yang ingin sukses ’dilihat’ dalam program seratus harinya. Selain itu, mungkin masih segar dalam ingatan kita kasus KPK vs POLRI yang berujung mengambang dan saat ini yang lagi hangat-hangatnya kasus Bank Century yang diduga melibatkan petinggi – petinggi di negeri ini.
Dengan menelaah buku itu setidaknya ada sebuah kekwatiran akan terulangya gaya – gaya pemerintahan orde baru yang represif, manipulatif, dan tidak menutup kemungkinan kolusi dan nepotisme akan terulang kembali. Sikap ini tidak berlebihan karena selama ini lembaga – lembaga tinggi negara dipimpin oleh orang – orang yang ’ atas restu bapak presiden’. Mungkin kita bisa melihat siapa sich pimpinan DPR dan MPR. Selain itu, politik ”yayasan’ terbukti efektif untuk dijadikan fund rising untuk operasional sebuah agenda politik tertentu. Wallahu’alam
0 komentar:
Posting Komentar